Pemkab Demak menetapkan tiga desa sebagai kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Inisiatif ini digulirkan guna mendongkrak taraf hidup warga sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Demak, Arief Sudaryanto, menyebutkan bahwa mulanya ada empat desa yang diajukan. Namun, usai melalui tahap verifikasi, hanya tiga wilayah yang dinilai lolos kriteria.

“Kalau di Demak sebenarnya kita usulkan empat. Kemudian diverifikasi dan disetujui tiga desa, yaitu Desa Purworejo dan Betahwalang di Kecamatan Bonang, serta Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung,” ujar Arief.

Ia menambahkan, ketersediaan lahan milik desa yang belum terpakai menjadi salah satu acuan penentuan tempat. Berdasarkan hasil pengecekan, ketiga titik tersebut dinilai memenuhi ketentuan program KNMP.

Saat ini, proses pengerjaan di lapangan sudah mulai berjalan, meski kegiatan fisiknya masih berada di fase awal.

“Kemarin terakhir kami melihat masih pembersihan lahan. Belum pembangunan fisik,” jelasnya.

Arief memproyeksikan pengerjaan ketiga lokasi Kampung Nelayan Merah Putih itu rampung pada tahun ini. Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang masih menyisakan sekitar empat bulan, pihaknya optimis durasi tersebut cukup untuk merampungkan bangunan fisik.

“Kami memperkirakan tiga-tiganya bisa, karena ini tahun anggaran. Masih ada waktu sekitar empat bulan. Cukup saya kira untuk membangun konstruksi,” katanya.

Lebih lanjut, Arief memaparkan bahwa konsep KNMP dirancang bukan sekadar area tempat tinggal nelayan, melainkan pusat aktivitas ekonomi pesisir yang terpadu.

Fasilitas yang direncanakan meliputi area sandar kapal nelayan, balai lelang ikan, hingga fasilitas pendukung berupa unit pabrik es mini.

“Kalau yang lengkap itu ada pabrik es mini. Sehingga hasil tangkapan ikan bisa diawetkan. Jadi kalau belum sempat dijual, ikannya bisa tetap awet,” ungkapnya.

Penentuan lokasi juga disesuaikan dengan keberadaan komunitas nelayan serta infrastruktur tempat pelelangan ikan yang sudah beroperasi sebelumnya di wilayah tersebut.

Sementara itu, standar teknis serta indikator pembangunan KNMP diatur langsung oleh pemerintah pusat lewat Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari sisi kesiapan warga, Arief menilai para nelayan sudah menyambut baik program tersebut. Kendati demikian, pemda menilai sosialisasi dan pendampingan tetap diperlukan, khususnya terkait tata kelola aset yang nantinya diserahkan ke desa.

“Sudah. Tetapi memang nanti perlu pendampingan. Karena kalau ada hal baru yang menjadi milik desa, nanti pengelolaannya seperti apa,” ujarnya.

Persiapan tersebut mencakup pembentukan kelembagaan koperasi untuk mengatur roda ekonomi kawasan. Alhasil, sosialisasi ke warga dipandang krusial sebagai bagian dari syarat program.

Menyinggung hubungan KNMP dengan TPI eksisting, Arief mengharapkan kedua fasilitas ini dapat berjalan beriringan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan KNMP sama sekali tidak bertujuan menyingkirkan atau mematikan fungsi TPI yang sudah ada.

“Kalau saya berharapnya bisa semacam kolaborasi. Kalau kemudian ada nelayan yang berlabuh di sini dan bisa dilayani untuk lelang di situ, ya mengapa tidak, sepanjang menguntungkan nelayan,” katanya.

Arief juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada kewajiban bagi nelayan untuk membongkar dan melelang tangkapan mereka secara eksklusif di Kampung Nelayan Merah Putih.

Dalam praktiknya, tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan lahan karena ketentuan program mewajibkan penggunaan tanah milik desa.

Menurut Arief, pihaknya sama sekali tidak mendapati adanya penolakan dari pihak desa ataupun anggapan muatan politis di balik program ini.

“Kami tidak melihat itu. Kesulitannya memang lebih kepada terbatasnya lahan,” ujarnya.

Kehadiran KNMP diharapkan mampu memberikan pengaruh nyata terhadap perekonomian warga pesisir. Selain mempermudah aktivitas nelayan, fasilitas itu pun diyakini mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

“Harapannya nanti ketika sudah berjalan, potensinya bisa menyerap tenaga kerja lokal,” pungkas Arief.