Pemerintah Kabupaten Kediri sukses menurunkan tingkat kemiskinan sampai menyentuh satu digit dalam beberapa tahun belakangan. Prestasi ini dijadikan bekal untuk memperkuat program penuntasan kemiskinan serta memburu target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2027.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyatakan bahwa keberhasilan mempertahankan angka kemiskinan di kisaran satu digit ini merupakan buah dari kerja sama kolektif yang wajib dijaga.

Merujuk data 2026, total warga miskin di Kabupaten Kediri ada sebanyak 154.251 jiwa atau setara dengan 9,58 persen. Jumlah itu mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di angka 157.470 jiwa atau 9,81 persen.

“Tentu ini harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” ujar Mbak Dewi saat memimpin penutupan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertempat di Ruang Tegowangi, Kantor BKAD, pada Jumat (6/11).

Guna mengoptimalkan langkah tersebut, Pemkab Kediri menggulirkan program Nawa Pratistha alias Sembilan Jalan Kebangkitan. Poinnya mencakup pembangunan rumah data terpadu, penguatan jaring pengaman sosial, serta stabilisasi harga bahan pokok.

Dilanjutkan dengan pembentukan lapangan kerja yang berkelanjutan, peningkatan mutu tenaga kerja, peluasan akses pendidikan, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, dan optimalisasi kawasan hijau demi mewujudkan kemandirian pangan.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin memaparkan bahwa dari segi pendanaan, Pemkab Kediri telah menggelontorkan anggaran senilai Rp510,14 miliar pada tahun 2025 untuk menyokong berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan.

Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar difokuskan pada sektor pendidikan dengan persentase 48,51 persen serta sektor kesehatan sebesar 31,63 persen.

“Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat,” pungkasnya.