Lamongan – Aturan anyar dari Badan Gizi Nasional (BGN) soal biaya operasional bikin para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan jadi resah.

Kebijakan itu dinilai bikin pengelola SPPG serba salah. Pilihannya cuma dua, yaitu memangkas jumlah relawan atau tetap mempekerjakan mereka tapi dengan konsekuensi pemotongan gaji.

Sirodjuddin selaku perwakilan Mitra Relawan SPPG Dlanggu yang ada di Kecamatan Deket, Lamongan, menyampaikan kalau aturan tersebut bikin pengelola harus mikir ulang cara bertahan di lapangan.

Ia bilang, meski pihak BGN tidak menyarankan pengurangan relawan dan justru kasih solusi lewat pengaturan jam kerja bergilir atau sistem shift, praktiknya tetap bakal berdampak ke proses produksi SPPG.

“Dari BGN memang tidak boleh mengeluarkan atau membatasi relawan. Tapi kalau saya pikir secara mendalam ini puyeng, tidak bisa, tetap harus mengeluarkan relawan itu,” ungkapnya saat kegiatan istigasah dan doa bersama, Minggu (8/11/2026).

Gus Sirod, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa setiap SPPG punya ciri khas dan beban kerja yang berbeda, sehingga kebutuhan tenaga kerjanya tidak bisa dipukul rata.

Menurutnya, jumlah pekerja yang memadai sangat krusial supaya semua tahap operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan maksimal.

“Sekarang ada lima divisi. Lima divisi itu kalau 15 relawan kita bagi lima, itu aja 10, itu belum termasuk cleaning service dan satpam, Pak,” ujarnya.

Dirinya berharap penataan tenaga pendukung ini bisa jadi bahan evaluasi bersama. Harapannya, SOP yang dipakai BGN bisa tetap menyesuaikan kebutuhan teknis di tiap SPPG secara adil.

“Yang saya minta setelah acara ini saya berdoa juga mengharapkan, sangat berharap untuk Bapak Sudaryono mengkaji ulang, mengevaluasi lagi masalah relawan biar tetap kembali seperti semula,” tambahnya.

Keluhan serupa juga diutarakan Priatini, perwakilan pekerja dari divisi pengolahan perlengkapan. Ia berpandangan kalau Program MBG selama ini sudah sangat membantu membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan warga kurang mampu.

Ia khawatir aturan yang berpotensi memangkas jumlah relawan ini justru bakal bertentangan dengan misi utama program dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

“Program Pak Prabowo kan menciptakan lapangan kerja. Nah, terus kebijakan BGN kan mengurangi, mengurangi relawan. Otomatis pekerja itu berkurang. Seharusnya kan menciptakan lapangan kerja. Kok malah ini kebijakan BGN kok tambah mengurangi,” ungkap Priatini. (AB)