Sebanyak ratusan mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada hari Selasa, 10 November 2026. Melalui aksi ini, para mahasiswa menyuarakan empat poin tuntutan kepada pemerintah, mulai dari perbaikan anggaran negara hingga desakan agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.

Ketua BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Birbik Arya Fairuzamani menyebutkan bahwa ada beberapa isu krusial yang disoroti oleh mahasiswa, mencakup kebijakan anggaran negara, penanganan karhutla, serta pemerataan distribusi anggaran untuk sektor pendidikan.

“Empat tuntutan yang kami bawa yakni restrukturisasi APBN, penetapan karhutla sebagai bencana nasional, evaluasi pejabat negara yang dinilai tidak kompeten, serta pembenahan distribusi anggaran pendidikan,” ujar Birbik.

Ia menambahkan, masalah anggaran pendidikan wajib memperoleh perhatian yang mendalam karena alokasi yang ada dianggap belum tersalur secara optimal dan belum merespons kebutuhan di sektor pendidikan secara penuh.

Di samping itu, kalangan mahasiswa turut mendesak pemerintah supaya lekas menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, serta meminta evaluasi bagi para pejabat negara agar posisi dan tanggung jawabnya benar-benar selaras dengan kompetensi mereka.

Di sela-sela demonstrasi, massa sempat meminta agar bisa bertemu secara langsung dengan Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, guna memaparkan aspirasi mereka. Keinginan tersebut akhirnya terwujud lewat sesi dialog bersama Musyafak serta anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Diana Sasa.

Merespons poin-poin tuntutan tersebut, Musyafak memberikan sinyal dukungan terhadap apa yang disuarakan oleh para mahasiswa. Bahkan, dirinya secara blak-blakan menyatakan sepakat ketika berdiskusi langsung bersama perwakilan peserta aksi.

“Saya sepakat, bahkan 1000 persen. Saya setuju atas kajian sampean (mahasiswa),” ujar Musyafak.

Kegiatan unjuk rasa yang diramaikan oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya ini merupakan bentuk desakan agar pihak pemerintah lekas mengambil tindakan atas berbagai permasalahan yang tengah disuarakan. (AB)