Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mendukung perluasan layanan keuangan bagi warga, yang mencakup kemudahan kepemilikan rekening bank serta pembiayaan usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10). Dirinya hadir untuk menggantikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Mbak Dewi menjelaskan bahwa agenda Rakornas ini membicarakan evaluasi capaian serta program-program untuk memperluas akses keuangan, mencakup kredit bagi pelaku usaha serta kepemilikan rekening bagi masyarakat umum dan pelajar.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.

Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, Mbak Dewi juga menyoroti urgensi kepemilikan rekening pribadi, khususnya guna mempermudah proses penyaluran berbagai bantuan. Cara ini dinilai mampu menciptakan keamanan bertransaksi sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

“Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian,” harapnya.

Di dalam acara Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengumumkan bahwa kini sudah terbentuk 552 TPAKD yang tersebar di wilayah provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2026 ini, tingkat literasi keuangan skala nasional berada di angka 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan tercatat sudah melewati angka 93 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara OJK, jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pihak dalam upaya memperluas akses keuangan warga.

Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya peran jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengelola kekayaan serta sumber daya Indonesia demi mewujudkan kemakmuran rakyat.

“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.

Dalam acara yang sama, Presiden juga melakukan peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sekaligus meluncurkan roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai pedoman dalam memperkuat akses keuangan di berbagai daerah.