Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) bertempat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, hari Kamis, 22 Oktober 2026. Lewat pembentukan lembaga tersebut, arah kebijakan diperluas dari sekadar akses layanan keuangan menjadi fokus pada kesejahteraan keuangan keluarga.

Peresmian ini ditandai lewat aksi penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, yang turut didampingi sejumlah pejabat penting seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ucap Presiden.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam laporannya bahwa transformasi kelembagaan yang sebelumnya merupakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Ia mengutarakan bahwa fokus kebijakan kini diperluas agar bisa mencakup kondisi keuangan keluarga secara utuh.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” ungkap Menko Airlangga.

Berdasarkan penjelasan Menko Airlangga, keluarga dipilih sebagai pusat perhatian karena menjadi unit ekonomi paling dasar di tengah masyarakat. Pendekatan ini membuat setiap kebijakan diarahkan untuk memantau dampak layanan serta program keuangan langsung pada level rumah tangga.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” terangnya.

Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026, di mana tingkat inklusi keuangan di Indonesia menyentuh angka 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di posisi 69,57 persen.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa posisi ketua dewan dipegang langsung oleh Presiden Prabowo, dengan Menko Perekonomian bertindak sebagai ketua harian. Kepengurusan dewan ini juga melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan, di mana sejumlah menteri turut bergabung sebagai anggota.

Dalam implementasinya, Menko Airlangga menyebutkan bahwa fokus utama akan diarahkan pada kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, kemampuan bertahan dari berbagai guncangan atau financial resilience, serta terciptanya rasa aman tatkala mengelola keuangan atau financial security. Pemerintah juga telah menyusun strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga, sementara program di tingkat daerah difokuskan pada penguatan literasi keuangan serta pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden