Pemerintah Kota Kediri telah merancang delapan prioritas pembangunan untuk tahun 2027 mendatang. Sejumlah agenda penting disiapkan, mulai dari peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, pendongkrakan ekonomi, hingga menjaga kerukunan sosial serta toleransi.

Seluruh prioritas tersebut dijadikan panduan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2027. Nota Keuangan Rancangan APBD ini dibacakan oleh Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin dalam agenda rapat paripurna bersama DPRD Kota Kediri pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Bertempat di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM, jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus.

Adapun tema pembangunan yang diusung Kota Kediri pada 2027 adalah “Penguatan Layanan Dasar dan Akselerasi Transformasi Pembangunan melalui Inovasi, SDM dan Infrastruktur untuk Penguatan Daya Tarik Kota”. Tema tersebut berfungsi sebagai fondasi program pembangunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Kedelapan poin prioritas pembangunan yang dirumuskan mencakup pelaksanaan Program Merata, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur beserta pengembangan pariwisata, serta penguatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Pemkot Kediri turut memfokuskan perhatian pada peningkatan kinerja aparatur, penguatan inovasi, perbaikan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi. Pada sektor tata kota, fokus diarahkan pada penataan ruang, pengelolaan parkir, penertiban perdagangan informal, penanganan kawasan permukiman kumuh, hingga perawatan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Dua poin prioritas terakhir berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja bersama peningkatan investasi, serta penguatan kerukunan sosial, toleransi, dan karakter kebangsaan di tengah masyarakat.

Menilik dari sektor finansial, pendapatan daerah Kota Kediri pada 2027 dipatok pada angka Rp1,34 triliun. Di sisi lain, alokasi belanja daerah diperkirakan menyentuh angka Rp1,49 triliun.

Lewat rincian tersebut, rancangan APBD Kota Kediri tercatat mengalami defisit sejumlah Rp145 miliar. Guna menutupi selisih anggaran antara pendapatan dan belanja ini, pihak Pemkot Kediri mengandalkan penerimaan pembiayaan senilai sama yang diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Penyusunan rencana keuangan ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin mengungkapkan harapannya agar proses pembahasan bersama pihak DPRD hingga tahap pengesahan APBD 2027 bisa berlangsung mulus, akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Dirinya juga mendoakan agar anggaran yang nantinya disahkan mampu membawa kebaikan bagi warga Kota Kediri.

Jalannya rapat paripurna ini turut dihadiri oleh para pimpinan DPRD, jajaran staf ahli dan asisten, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Kediri, serta segenap anggota DPRD Kota Kediri. (AB)