Kediri – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengarahkan agar data kemiskinan dibenahi supaya penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran. Langkah krusial yang ditekankan adalah melakukan pendataan secara bottom up atau dari bawah, dengan cara mengajak ketua Rukun Tetangga (RT) yang paham betul keadaan ekonomi warganya.

Langkah perbaikan ini disoroti oleh Pemerintah Kabupaten Kediri karena masih kedapatan data desil yang tidak sinkron dengan kondisi ekonomi riil warga. Makanya, data acuan untuk pembagian bansos ini wajib dikoreksi supaya cocok dengan situasi sebenarnya di lapangan.

Mas Dhito menyampaikan bahwa perbaikan data tidak cukup hanya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) saja. Meskipun pendataan penduduk sudah mulai berbasis digital, andil dari warga tetap krusial untuk menjamin keakuratan penerima bantuan.

“Bahwa sekarang dilakukan pendataan kependudukan secara digital, (tapi) untuk memperbaiki ketepatan bantuan sosial dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Dukcapil sendiri,” kata Mas Dhito.

Salah satu cara yang ditempuh Pemkab Kediri yaitu menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tercatat sampai 28 Oktober 2026, ada 54.605 jiwa yang sudah mengaktifkan IKD.

Langkah tersebut juga dibarengi dengan penyiapan agen perlindungan sosial (Perlinsos). Tercatat ada lebih dari 5.000 orang yang bergabung menjadi agen Perlinsos untuk mendampingi warga dalam mengusulkan tetangga yang memang layak menerima bantuan.

Berdasarkan pandangan Mas Dhito, proses pendataan bansos wajib dimulai dari bawah dengan berpijak pada kondisi riil di tengah masyarakat. Pengajuan serta perbaikan data tidak boleh didasari oleh kedekatan personal, rasa suka, ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.

Dalam hal ini, ketua RT dan RW memegang peranan krusial karena mereka lah yang paling paham realitas sosial serta ekonomi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Saya berharap RT/RW ini bisa membantu kami melakukan koreksi bantuan sosial yang mana saat ini banyak juga desil yang tertukar,” tandasnya.

Lewat pembenahan pendataan serta keikutsertaan warga, Pemkab Kediri menaruh harapan agar distribusi bansos bisa makin tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. (AB)