Ada 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri yang sudah mulai jalan. Selain jadi pusat ekonomi di desa, koperasi ini berfungsi sebagai sarana dari pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi serta bantuan sosial.

Pemkab Kediri konsisten menyokong program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan bahwa sokongan tersebut mencakup penyiapan lahan demi pembangunan gerai KDKMP.

Mas Dhito juga menegaskan bahwa kehadiran KDKMP di tiap kelurahan dan desa tidak dimaksudkan untuk menyaingi usaha warga lokal. Koperasi ini hadir sebagai sarana resmi pemerintah dalam mendistribusikan barang bersubsidi seperti elpiji 3 kg alias gas melon, pupuk, sampai kebutuhan pokok lainnya.

“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” ujar Mas Dhito pasca menemani Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau aktivitas KDKMP Sonorejo yang terletak di Kecamatan Grogol pada Kamis (15/10).

Di samping menyalurkan berbagai bantuan subsidi pemerintah kepada warga, gerai ini juga disiapkan guna mendistribusikan program bansos. Tidak hanya itu, KDKMP pun bakal dihubungkan dengan gerai perbankan serta layanan permodalan usaha PNM Mekaar yang menawarkan bunga rendah.

Secara keseluruhan di Kabupaten Kediri, dari total 344 desa/kelurahan, sudah ada 343 gerai KDKMP yang pembangunannya rampung 100 persen. Ia menambahkan, aspek penting lain yang dicek meliputi kepastian kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” tutur dia.

Pada sisi lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi bahwa adanya KDKMP diharap bisa mencegah kebocoran distribusi barang subsidi dari pemerintah. Penyaluran bantuan juga diyakini lebih tepat sasaran karena langsung diterima warga yang berhak.

Zulkifli menambahkan, di luar fungsinya sebagai infrastruktur penyaluran bansos seperti PKH serta barang subsidi, KDKMP turut berperan sebagai offtaker yang siap menampung hasil tani warga desa. Contohnya, jika harga jual gabah tidak mencapai Rp6.500/kg berdasarkan standar harga pemerintah, pihak koperasilah yang akan membelinya.

“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” jelasnya.